DNKI Petakan Enam Fokus Inklusi Keuangan

Foto : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

JAKARTA Citibisnis.Com – Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan enam fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia selama 2019. Keenam fokus kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;

  1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen,
  2. Perluasan Pembukaan Rekening,
  3. Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat yang Dapat Dijadikan Agunan,
  4. Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank,
  5. Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non Tunai, serta
  6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Inklusif.

“Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi DNKI, Senin (21/1) di kantornya.

Menurut Darmin, secara fundamental negara kita memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan. Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk Indonesia. “Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan,” paparnya.

Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan saving yang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif. Bagi Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.

Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir melaporkan hasil evaluasi kinerja keuangan inklusif tahun 2018. Sejak Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4 persen menjadi 249.022 agen. Sementara jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2 persen menjadi 804.308 agen. Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58 persen menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145 persen menjadi 3,5 juta unit.

Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertifikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Capaian sertifikasi Hak Atas Tanah tahun 2017 adalah sekitar 4.231.616, sedangkan capaian sampai Desember 2018 sebanyak 9,4 juta. “DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP dan credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan,” terang Iskandar.

Mengenai peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang melibatkan 557 lembaga jasa keuangan telah menghasilkan 7,5 juta rekening baru. Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah. Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sekita 16,3 juta dalam kurun 2015 sampai 2018).